Ancaman Bahaya ISPA Akibat Karhutla: PGRI Desak Penerapan Kurikulum Darurat Bencana

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pernyataan sikap resmi mendesak Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan Penerapan Kurikulum Darurat Bencana Karhutla di seluruh satuan pendidikan yang terdampak kabut asap pekat. Maraknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang ribuan peserta didik dan pendidik membuktikan bahwa pemaksaan target Kurikulum Merdeka atau kurikulum reguler di tengah krisis kualitas udara adalah langkah yang tidak rasional dan membahayakan keselamatan jiwa.

PGRI menegaskan bahwa saat indeks kualitas udara memasuki kategori berbahaya, fokus utama pendidikan harus bergeser dari pencapaian akademis kaku menjadi perlindungan fisik, edukasi mitigasi kesehatan, dan pemulihan daya tahan tubuh siswa.

4 Desakan Mutlak PB PGRI Terkait Kurikulum Darurat

1. Pembekuan Target Capaian Pembelajaran Reguler & Ujian Akademis

PGRI menuntut pembekuan sementara (moratorium) atas target capaian kurikulum nasional, asesmen harian, maupun ujian akademik formal selama status tanggap darurat karhutla berlaku. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran modul mandiri tidak boleh dibebani dengan ketuntasan materi yang rumit yang justru memicu stres fisik dan menurunkan imunitas tubuh siswa.

2. Integrasi Penguatan Literasi Mitigasi ISPA dan Kesehatan Respirasi

Materi dalam Kurikulum Darurat Bencana Karhutla wajib difokuskan pada edukasi praktis perlindungan diri, antara lain: pembiasaan penggunaan masker N95/KN95 yang benar, teknik pembuatan penyaring udara (air purifier) sederhana berbasis bahan lokal di rumah, pemantauan mandiri gejala ISPA, serta pola nutrisi penambah imunitas fisik.

3. Pemberian Fleksibilitas Total Moda Belajar Tanpa Beban Presensi Kaku

PGRI menginstruksikan para kepala sekolah dan guru untuk menerapkan moda belajar paling linier dan tidak memberatkan—baik secara daring (online), luring (offline modul cetak), maupun penugasan berbasis proyek rumah tangga sederhana. Guru dibebaskan secara penuh dari tuntutan administrasi presensi digital harian yang kaku selama menjalankan PJJ Darurat Karhutla.

4. Pendampingan Kesehatan emosional via SLCC & Advokasi Hak Pendidik via LKBH

Melalui Smart Learning and Character Center (SLCC) PGRI, organisasi menyediakan panduan modul pendampingan emosional bagi siswa yang mengisolasi diri di rumah akibat asap pekat. Di saat yang sama, LKBH PGRI menjamin perlindungan hukum penuh bagi guru agar pemangkasan kurikulum dan penyesuaian jam mengajar selama masa krisis karhutla tidak mengurangi hak pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun penilaian kinerja e-Kinerja ASN/PPPK.

Matriks Transformasi Pembelajaran Masa Krisis Karhutla

Parameter Pendidikan	Kurikulum Reguler (Dinegasi PGRI Saat Krisis)	Kurikulum Darurat Bencana Karhutla (Desakan PGRI)
Fokus Utama	Tuntutan akademis & ketuntasan materi bab.	Kesehatan fisik, pencegahan ISPA, & mitigasi bencana.
Moda Belajar	Pembelajaran Tatap Muka (PTM) fisik di kelas.	PJJ Darurat / Modul Mandiri Rumah (ISPU > 150).
Tugas & Penilaian	Asesmen formal, PR berlebih, & ujian tertulis.	Penugasan berbasis proyek kesehatan rumah tangga santai.
Status Administrasi	Presensi fisik / digital harian diperketat.	Imunitas administrasi penuh; TPG tetap cair 100%.

“Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik jika paru-parunya dipenuhi asap dan dada mereka sesak akibat ISPA. Kurikulum Darurat Bencana adalah instrumen kemanusiaan agar proses pendidikan tetap bernapas tanpa mengorbankan keselamatan jiwa generasi muda kita.” — Pengurus Besar PGRI.